Sekapur Sirih dari Ketua Pengadilan Agama Cimahi

 

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan satu-satunya badan yudikatif, yang mana sebuah badan menjamin tegaknya keadilan dengan instrument didalamnya para pegawai-pegawai sebagai aparatur negara/stakeholder. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peruba han Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi :

  1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
  2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
  3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
  4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 
  5. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A. meliputi tiga wilayah pemerintahan daerah sebelumnya Kabupaten Bandung setelah adanya pemekaran kepemerintahan pada tahun 2001 terbentuknya Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Pengadilan Agama Cimahi merupakan pengadilan tingkat pertama Kelas 1A. dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat  yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A. sejak tahun 2016 melaksanakan kegiatan tugas resmi dilaksanakan di kantor baru dengan alamat Jl. Raya Soreang KM.16 Telp. 022-5894105 fax. 022-5894182 website:http//www.pa-cimahi.go.id email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Soreang 40912. Pengadilan Agama Cimahi memiliki tiga wilayah hukum/Yurisdiksi terdiri dari Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

Menghapus stigma negatif dengan meneruskan semangat yang berkobar-kobar bagi lembaga peradilan di mata masyarakat, seperti, mafia peradilan, KUHP (Kalau ada Uang Habis Perkara), beperkara lama, melelahkan dan mahal serta pelayanan buruk pengadilan. Masih adanya stigma ini, harus terbangun kesadaran bagi semua aparat peradilan merasa dirinya malu dan terhina sehingga terpacu dan berupaya secara bersama-sama dan serentak untuk segera meniadakan sebutan yang tidak patut tersebut. Bukan sebaliknya masih terbelenggu oleh runtuhnya budaya malu dengan melakukan penyimpangan untuk mendapat imbalan uang, barang dan fasilitas. Modus ini sebagaimana tampak dengan ditandai seperti: proses berperkara tidak sesuai ketentuan atau petunjuk sehingga melewati batas waktu yang telah ditentukan, putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, dan perlakuan yang tidak seimbang kepada kedua belah pihak berperkara. Seyogianya berikan pelayanan prima yang diimplementasikan dengan kecepatan, keramahan profesional, transparan, murah, aman dan nyaman.

Reformasi Birokrasi di 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan khususnya bagi peradilan agama adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan  (business sproses) dan sumber daya Manusia (aparatur). Begitu pula reformasi Hukum diarahkan pada penegakan hukum dan keadilan yang di dalamnya mencakup aspek yang luas. Dimulai dari kemandirian lembaganya, peningkatan pelaksanaan fungsi utama yuridis, administrasi, penataan kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana yang jelas dan transparan. Diawaki oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholder), sampai kepada adanya pengawasan yang proposional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional reformasi hukum yang menjadi bagian dari penyelenggaraan good governance dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, baik para tenaga teknis yuridisnya maupun tenaga administrasinya.

Melalui manajemen perubahan, implementasi hal-hal tersebut di Mahkamah Agung akan mengubah mind set dan cultural set birokrat Mahkamah Agung ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel untuk memenuhi ke 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi. Proses dan sasaran Reformasi Birokrasi berorientasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan pada tahun 2025.

Insan-insan pengadilan dituntut menjadi inspirator revolusi mental karena akan menjadi daya dukung percepatan terwujudnya pengadilan modern dan agung, juga merupakan perbuatan mulia dan multimaslahat sehingga menjadi tabungan amal yang diterima sang pencipta setelah berakhir dalam kehidupan fana karena memaknai bekerja dengan etos kerja dan bergotong-royong bukan sekedar mencari materi untuk menafkahi kehidupan, melainkan sebagai ibadah yang dijalani dengan ketulusan dan keikhlasan dan berburu kebaikan serta kemanfaatan bagi orang lain khususnya pencari keadilan.

Pada setiap pengadilan paling tidak secara bertahap pada bagian tertentu telah tidak ditemukan lagi berbagai praktik penyimpangan dalam pelaksanaan tugas karena sudah sesuai prosedur yang ditentukan dalam Job Description, SOP, Standar Pelayanan (SP), peraturan perundangan dan serangkaian petunjuk sehingga tercipta pelayanan prima.

Bersikaplah sebagai aparatur yang takut berbuat kesalahan, kekeliruan atau kelalaian sehingga menimbulkan keberanian mengungkap ketidakbenaran atau penyimpangan yang terjadi di lingkungan kerjanya. Selain itu telah menjadi pola pikir aparat pengadilan dalam bekerja untuk menyelesaikan masalah, bukan sebaliknya memancing masalah. Keberanian, kesungguhan, kejujuran dan kehormatan yang merupakan Kode Etik Bushido Jepang perlu menjadi jiwa segenap aparat pengadilan.

Butiran kata-kata sumpah jabatan yang diucapkan dan penandatanganan fakta integritas yang isinya penuh makna sebagai pengikat dann pengekang diri agar dalam pelaksanaan tugas tidak melenceng dan tetap memenuhi hak dan kewajibannya, benar-benar diresapi, dihayati dan tertanam dalam jiwa aparat penegak hukum sebagai benteng dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Begitu pula dengan kegiatan kultum, siraman rohani, pembinaan dan berbagai pelatihan, bukan sekedar pemenuhan kegiatan dan kewajiban, melainkan harus dimaknai hal itu dilakukan penuh kesadaran yang digerakan oleh niat untuk mencapai maksud dan tujuann terlaksananya profesionalisme dalam bekerja sehingga dirasakan manfaatnya sesuai dengan tuntutan dan harapan pencari keadilan dan masyarakat, bukan sebaliknya mendatangkan kemudharatan.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2015-2019 adalah merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Cimahi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019.

Dengan melihat kondisi obyektif Kabupaten Bandung setelah pemekaran menjadi 3 (tiga) wilayah Pemerintahan yang secara geografis begitu luas wilayah hukumnya, mayoritas penduduknya beragama Islam serta banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Cimahi, maka di tetapkanlah kebijakan-kebijakan umum dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut:

  1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum.
  2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada publik;
  3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya.
  4. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, aplikabel dan aksep-tabel terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. Sarana prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan sangat penting untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.
  5. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermartabat dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman.
  6. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-instruksi organisasi vertikal maupun horisontal. Pengadilan Agama Cimahi merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman. 

Oleh karenanya, Pengadilan Agama Cimahi harus turut serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.