LHKPN

PERATURAN MENGENAI LHKPN

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Nama

Jabatan

: Drs. H. Dudung, S.H., M.H.

: Ketua

preview

Nama

Jabatan

: Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

: Hakim

preview 

Nama

Jabatan

: Drs. Supyan

: Hakim

preview 

Nama

Jabatan

: Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

: Hakim

 preview

Nama

Jabatan

: Drs. H. Deden Nazmudin, S.H.

: Panitera

preview

Nama

Jabatan

: Ita Sasmita, S.H.

: Sekretaris

lihat

Nama

Jabatan

: Siti Juariah, S.Ag.

: Panitera Muda Permohonan/PPK

preview

Nama

Jabatan

: H. Iskandar, S.Ag.

: Panitera Muda Gugatan

preview 

Nama

Jabatan

: Gusniati, S.Ag.

: Panitera Muda Hukum

preview 

Nama

Jabatan

: Muzakir Walad, S.H.I.

: Panitera Pengganti

preview

Nama

Jabatan

: N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag.

: Panitera Pengganti

preview

Nama

Jabatan

: Diah Fitria Abu Bakar, S.H.

: Panitera Pengganti

preview

Nama

Jabatan

: Ratih Puspita Sari, S.Sy.

: Panitera Pengganti

preview

Nama

Jabatan

: H. Uwes, S.H.

: Panitera Pengganti

preview